Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta, Rapat Kerja Teknis ini dihadiri oleh 300 orang bertujuan untuk mensosialisasikan pengakuan hutan adat oleh Pemerintah pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013. Dimana, Mahkamah Konstitusi menegaskan … Lanjutkan membaca Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah