“Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia: Study Kasus pada Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Suku IX Kabupaten Lebong”   Latar Belakang Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat … Lanjutkan membaca Rumusan Hasil Seminar dan Konsultasi "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia"