AKARNEWS. Akar Foundation bekerjasama dengan Lembaga Huma menyelenggarakan Workshop dengan tema “Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan ke dalam Rencana Pembangunan di Provinsi Bengkulu” yang berfokus pada materi terkait Strategi dan peluang devolusi pengelolaan SDA. Acara yang diselenggarakan di Hotel Grage, Kota Bengkulu ini diadakan selama 2 hari sejak tanggal 27-28 Juli dan dihadiri oleh peserta dari berbagai lini terutama desa mitra dampingan Akar, akademisi, DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, BAPPEDA Provinsi Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu, Yayasan Pesisir Lestari, dan Masyarakat adat baik secara online maupun offline.

Dalam pembukaan acara, Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A.  melalui zoom menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Workshop di hari pertama ini dari Rumah Dinasnya.

“Starting workshop yang dilaksanakan oleh Akar Foundation secara waktu menjadi strategis. Saat ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu sedang finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu. Mengintegrasi tata kelola hutan kedalam rencana pembangunan menjadi penting untuk memastikan tujuan akses masyarakat terhadap hutan untuk kepentingan ekonomi dan konservasi Kawasan. Integrasi ini haruslah mememenuhi prinsip-prinsip pemberdayaan, kelembagaan, ekonomi dan skema perizinan. Saya sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Akar Foundation bahwa yang mengetahui secara detail dan rinci kondisi daerah adalah orang daerah. Yang tahu persis kondisi Provinsi Bengkulu, ya Gubernur Bengkulu, dan yang tahu kondisi ditingkat Kabupaten pasti Bupati begitu juga yang tahu kondisi Desa adalah Kepala Desa”

Dalam sambutannya tersebut Gubernur juga mengatakan lebih dari 40 % dari luas wilayah administratif Bengkulu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan ini sebagai penopang ekonomi rakyat dan pembangunan Bengkulu. Sisi lainnya, kawasan hutan ini juga memiliki bahkan menjadi kendala georafis untuk percepatan pembangunan. Kendala-kendala ini tentu saja harus dipecahkan baik oleh  pemerhati seperti Akar Foundation, Akademisi dan para pihak lain untuk terlibat aktif melakukan integrasi agar pengelolaan hutan bisa dilakukan dan sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang tentu saja harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Gubernur Bengkulu juga menambahkan, bahwa beberapa hari yang lalu dia baru saja selesai menandatangani Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS sebagai dokumen pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu.

Dalam proses penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Bengkulu.
BAPPEDA Propinsi Bengkulu sudah membuka ruang publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang tujuannya untuk mendapatkan masukan dan kebutuhan masyarakat secara umum termasuk yang berhubungan dengan tata Kelola hutan.

“Maka seharusnya, proses administrasi dan pengelolaan hutan secara teknis mestinya diberikan kepada Pemerintahan Daerah dengan kontrol dari Pemerintahan Pusat agar tidak ada kontradiktif dalam kontek kebijakan.” Tutup Gubernur Bengkulu.