Erwin Basrin
Direktur Akar Global Inisiatid
Beberapa malam terakhir saya habiskan dengan sebuah buku tebal tentang ekonomi iklim, Rewriting the Climate Agenda. Saya membacanya bukan sebagai ekonom, karena saya memang bukan ekonom. Saya membacanya sebagai orang yang belasan tahun bekerja di Bengkulu, di antara hutan adat, sungai yang berubah warna oleh tambang, dan orang-orang yang tanahnya pelan-pelan diambil atas nama pembangunan. Buku itu menutup dengan satu keyakinan yang sudah lama saya pegang, meski saya sampai ke sana lewat jalan yang berbeda. Iklim tidak pernah cuma soal lingkungan. Ia soal uang, dan soal siapa yang memegangnya.
Kita terbiasa memisahkan dua kata, lingkungan dan ekonomi, seolah keduanya berdiri di kutub yang berlawanan. Padahal keduanya tidak pernah diametral. Di lapangan, saya melihatnya hampir setiap hari. Ketika hutan di hulu dibuka untuk kebun skala besar, yang hilang bukan cuma pohon. Yang hilang adalah air bersih di hilir, ikan di sungai, dan penghasilan keluarga yang selama ini hidup dari keduanya. Kerusakan ekologi selalu punya kolom di buku kas seseorang. Persoalannya, yang menikmati untung dan yang menanggung rugi hampir selalu orang yang berbeda.
Ada deretan angka di buku itu, dan angka-angka itu keras. Peristiwa terkait iklim merugikan Eropa sekitar 433 miliar euro dalam tiga setengah dekade. Dalam dua tahun saja, 2017 dan 2018, bencana di seluruh dunia menelan kerugian 515 miliar dolar. Tapi angka global selalu punya cara menyembunyikan wajah. Di balik 515 miliar dolar itu ada nelayan yang tak melaut karena gelombang makin sulit ditebak, ada petani yang panennya gagal karena musim tak lagi punya jadwal, ada kampung yang terendam lebih sering dari sebelumnya. Bengkulu tahu betul rasanya. Provinsi ini rawan bencana, dan setiap bencana mengirim tagihannya ke rumah yang paling tidak sanggup membayar.
Satu temuan membuat saya berhenti lama. Sebuah studi lama yang dikutip di buku itu mencatat, setiap kenaikan suhu satu derajat memangkas pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan rendah jauh lebih dalam daripada negara kaya. Maknanya sederhana dan pahit. Mereka yang paling sedikit menyumbang emisi justru membayar paling mahal. Ini bukan kebetulan, ini pola. Pola yang sama saya lihat di Bengkulu sejak masa kolonial. Perkebunan besar, pembalakan, tambang mineral, semuanya meninggalkan daya rusak yang tinggi dan manfaat yang kecil bagi orang setempat.
Judul buku itu memakai kata yang jujur, kebijakan yang gagal. Saya setuju, meski mungkin dengan alasan yang sedikit berbeda. Sejak 2017 saya ikut menyusun gagasan mitigasi iklim untuk Bengkulu. Selama itu pula saya menyaksikan hal yang ganjil. Target ditulis rapi di dokumen perencanaan. Pidato dibacakan di banyak forum. Tapi izin tambang tetap terbit, kebun tetap meluas, dan pembangunan tetap bersandar pada sumber daya alam yang dikeruk mentah. Kebijakan iklim gagal bukan karena kurang dokumen. Ia gagal karena uang terus mengalir ke arah yang berlawanan dengan pidato.
Maka ketika buku itu bicara soal keuangan hijau, saya membacanya dengan dua perasaan sekaligus. Di satu sisi, ide-idenya menarik. Ada harga karbon, supaya mencemari jadi mahal. Ada obligasi hijau, surat utang yang uangnya hanya boleh dipakai untuk proyek bersih, dan pasarnya sudah menembus dua triliun dolar. Ada bank sentral yang mulai menghitung risiko iklim ke dalam hitungan mereka. Semua itu terdengar seperti kemajuan, dan mungkin memang benar begitu.
Di sisi lain, saya sudah terlalu sering melihat uang bertopeng hijau. Skema jual beli karbon dan program penyerapan emisi kerap memberi kredit untuk hutan yang tidak benar-benar terjaga, sambil melewati orang-orang yang selama ratusan tahun justru menjaganya. Kredit diberikan kepada yang tidak berhak. Masyarakat adat, yang tanahnya dihitung sebagai stok karbon, jarang diajak duduk, apalagi diberi kuasa. Uang boleh disebut hijau. Tapi kalau keputusan tetap diambil jauh dari kampung, ia hanya mengulang cara lama dengan warna baru.
Yang membuat saya sedikit lega, buku itu tidak menutupi bahaya ini. Ia mengakui bahwa keuangan iklim, dalam bentuknya sekarang, bisa memperlebar ketimpangan alih-alih menutupnya. Modal cenderung mengalir ke tempat yang risikonya rendah dan untungnya tinggi. Dan tempat seperti itu hampir tidak pernah sama dengan tempat yang paling terpukul iklim. Daerah yang paling butuh dana adaptasi justru paling sulit menjangkaunya. Saya mengangguk membaca bagian ini. Bagi kami, ini bukan teori. Ini alamat kami.
Ada satu bagian tentang Bangladesh yang terasa dekat, meski jaraknya ribuan kilometer. Negara itu menghadapi air laut yang naik dan cuaca yang makin ganas, tapi suara komunitas lokalnya sering tenggelam di meja perundingan global. Saya kenal betul rasa itu. Di ruang-ruang kebijakan, orang yang paling paham tanahnya biasanya duduk paling belakang, kalau memang diundang.
Karena itu, buat saya, menulis ulang agenda iklim harus dimulai dari tempat yang selama ini diabaikan, yaitu ruang kelola rakyat. Di Lebong, bersama masyarakat adat Rejang, kami mendorong pengakuan hutan adat lewat lembaga Kutai. Ini bukan urusan sentimental soal tradisi. Ini soal siapa yang paling sanggup menjaga hutan tetap berdiri, dan siapa yang paling berhak menentukan nasibnya. Hutan yang dikelola oleh orang yang hidup di dalamnya cenderung bertahan lebih lama daripada hutan yang diatur dari kejauhan lewat laporan dan sertifikat. Keadilan iklim, kalau kata itu masih punya arti, dimulai dengan mengembalikan kuasa itu.
Saya bukan orang yang menolak semua bentuk pertumbuhan. Buku itu menyebut hal-hal yang layak diperjuangkan. Biaya tenaga surya turun 85 persen dan tenaga angin 56 persen hanya dalam sepuluh tahun. Energi bersih diperkirakan membuka jutaan pekerjaan baru, jauh lebih banyak daripada yang bisa ditawarkan tambang. Ada pula gagasan ekonomi sirkular, ketika barang dirancang untuk dipakai ulang, bukan sekali pakai lalu dibuang. Semua ini masuk akal, dan saya ingin mempercayainya.
Tapi saya sudah lama berpegang pada satu ukuran sederhana, yang dulu saya sebut the right kind of growth. Pertumbuhan yang benar bukan sekadar angka yang naik. Ia pertumbuhan yang memberi makan orang tanpa merusak sumber makannya, yang melahirkan penghasilan baru dari alam tanpa menghabiskannya. Kalau energi terbarukan datang dengan cara lama, merampas lahan, menggusur kampung, dan menyisakan remah untuk warga, ia hanya tambang jenis baru. Panelnya boleh biru, tapi lukanya sama.
Saya menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Datanya menakutkan, arahnya masuk akal, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah muncul di grafik mana pun. Agenda iklim tidak berubah hanya karena dirumuskan ulang di Basel, di ruang rapat bank, atau di pasar obligasi. Ia berubah ketika orang yang selama ini menanggung akhirnya diberi tempat untuk memutuskan.
Di Bengkulu, laut terus mengikis pantai, dan tambang terus menggerus hulu. Di antara keduanya, ada orang-orang yang tetap menanam, tetap melaut, dan tetap menjaga hutan tanpa pernah diminta. Bagi saya, merekalah awal dari agenda iklim yang sebenarnya. Bukan karena mereka romantis, tapi karena merekalah yang paling paham harga sebuah kehilangan, dan paling punya alasan untuk tidak menyerah.
Catatan
Tulisan ini adalah refleksi setelah membaca buku Rewriting the Climate Agenda: From Failed Policies to Transformative Action (ed. Meltem Ince-Yenilmez, MDPI, Basel, 2026). Angka dan sebagian gagasan bersumber dari buku tersebut, lalu ditafsirkan ulang dari sudut pandang dan pengalaman penulis.