Sabtu, Maret 6, 2021
Akar Foundation
  • Home
  • Program
    • All
    • TKWR
    • Pendidikan Kritis
    • GESIT
    Kondisi Georafis dan Ancaman Ekologi Akibat Perkebunan Monokultur di Mukomuko

    Kondisi Georafis dan Ancaman Ekologi Akibat Perkebunan Monokultur di Mukomuko

    Mendorong Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi; Bengkulu, Riau dan Jambi

    Pemuda Petani di dalam Zaman yang Bergeliat

    Pemuda Petani di dalam Zaman yang Bergeliat

    Resume Webinar “Catatan Konflik Agraria dan Pembaruan Hukum Agraria Nasional” Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi FH UNIB

    Konstruksi Sosial Yang Melanggengkan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Mengelola Ruang Hidup

    Maryana dan Agensi Perempuan Nelayan Gurita Desa Merpas

    Esai; Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas II

    Esai; Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas 1

    Mendaras Kerentanan dan Ketidaksetaraan melalui Konsep Perlindungan Sosial (Bagian II): Perlindungan Sosial di Mulai dari Mana?

  • Publikasi
    • All
    • Berita
    • Akar Stories
    • Artikel dan Opini
    • Rilis
    • Paper
    • Riset
    • Bulletin
    Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    Adakan Workshop, Akar Foundation dan Mitra Penyelenggara Perkenalkan CBMM

    Adakan Workshop, Akar Foundation dan Mitra Penyelenggara Perkenalkan CBMM

    Adakan Roadshow, Akar Foundation Bahas CBMM bersama DKP Provinsi Bengkulu.

    Adakan Roadshow, Akar Foundation Bahas CBMM bersama DKP Provinsi Bengkulu.

    Akar Foundation Tawarkan Konsep CBMM kepada DKP dan Bappeda Provinsi Bengkulu

    Akar Foundation Tawarkan Konsep CBMM kepada DKP dan Bappeda Provinsi Bengkulu

    Inventori NelayanTangkap di Ujung Lancang

    Inventori NelayanTangkap di Ujung Lancang

    Menakhlikkan Perawi di Ujung Lancang

    Menakhlikkan Perawi di Ujung Lancang

    Adakan Pelatihan Citizen Journalism untuk Warga Desa Merpas, Akar Foundation Gandeng Aji Bengkulu.

    Adakan Pelatihan Citizen Journalism untuk Warga Desa Merpas, Akar Foundation Gandeng Aji Bengkulu.

    Koalisi Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil Minta Komite CERD PBB Mendesak Indonesia Agar Mencabut UU Cipta Kerja

    Koalisi Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil Minta Komite CERD PBB Mendesak Indonesia Agar Mencabut UU Cipta Kerja

    Tuah Demong Samin II

    Tuah Demong Samin II

  • Galeri Akar
  • Kedai Akar
No Result
View All Result
  • Home
  • Program
    • All
    • TKWR
    • Pendidikan Kritis
    • GESIT
    Kondisi Georafis dan Ancaman Ekologi Akibat Perkebunan Monokultur di Mukomuko

    Kondisi Georafis dan Ancaman Ekologi Akibat Perkebunan Monokultur di Mukomuko

    Mendorong Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi; Bengkulu, Riau dan Jambi

    Pemuda Petani di dalam Zaman yang Bergeliat

    Pemuda Petani di dalam Zaman yang Bergeliat

    Resume Webinar “Catatan Konflik Agraria dan Pembaruan Hukum Agraria Nasional” Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi FH UNIB

    Konstruksi Sosial Yang Melanggengkan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Mengelola Ruang Hidup

    Maryana dan Agensi Perempuan Nelayan Gurita Desa Merpas

    Esai; Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas II

    Esai; Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas 1

    Mendaras Kerentanan dan Ketidaksetaraan melalui Konsep Perlindungan Sosial (Bagian II): Perlindungan Sosial di Mulai dari Mana?

  • Publikasi
    • All
    • Berita
    • Akar Stories
    • Artikel dan Opini
    • Rilis
    • Paper
    • Riset
    • Bulletin
    Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    Adakan Workshop, Akar Foundation dan Mitra Penyelenggara Perkenalkan CBMM

    Adakan Workshop, Akar Foundation dan Mitra Penyelenggara Perkenalkan CBMM

    Adakan Roadshow, Akar Foundation Bahas CBMM bersama DKP Provinsi Bengkulu.

    Adakan Roadshow, Akar Foundation Bahas CBMM bersama DKP Provinsi Bengkulu.

    Akar Foundation Tawarkan Konsep CBMM kepada DKP dan Bappeda Provinsi Bengkulu

    Akar Foundation Tawarkan Konsep CBMM kepada DKP dan Bappeda Provinsi Bengkulu

    Inventori NelayanTangkap di Ujung Lancang

    Inventori NelayanTangkap di Ujung Lancang

    Menakhlikkan Perawi di Ujung Lancang

    Menakhlikkan Perawi di Ujung Lancang

    Adakan Pelatihan Citizen Journalism untuk Warga Desa Merpas, Akar Foundation Gandeng Aji Bengkulu.

    Adakan Pelatihan Citizen Journalism untuk Warga Desa Merpas, Akar Foundation Gandeng Aji Bengkulu.

    Koalisi Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil Minta Komite CERD PBB Mendesak Indonesia Agar Mencabut UU Cipta Kerja

    Koalisi Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil Minta Komite CERD PBB Mendesak Indonesia Agar Mencabut UU Cipta Kerja

    Tuah Demong Samin II

    Tuah Demong Samin II

  • Galeri Akar
  • Kedai Akar
No Result
View All Result
Akar Foundation
No Result
View All Result
Home Publikasi Berita

Ombudsman Bengkulu Mendukung Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan HGU terlantar PT BBS

Akar Foundation by Akar Foundation
6 November 2020
in Berita
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsappShare on Linkedin

AKARNEWS. Masyarakat Petani yang telah menguasai lahan terlantar HGU PT Bumi Bina Sejahtera (BBS) di wilayah Kecamatan Malin Demang Kabupaten Mukomuko mendatangi Ombudsman Propinsi Bengkulu dengan didampingi oleh Akar Foundation dan Yayasan Kanopi .(5/11/2020)
Kedatangan Serikat Petani Pejuang Bumi Sejahtera, Akar Foundation dan Yayasan Kanopi ini di terima langsung oleh Kepala Perwakilan dan Bagian Penerimaan Pelaporan Ombudsman Propinsi Bengkulu. Secara singkat dalam diskusi ini Erwin Basrin mewakili Akar Foundation menyampaikan bahwa sebanyak 82 Kepala Keluarga yang tergabung dalam SPPBS telah menguasai lahan terlantar PT BBS sejak tahun 1997 setelah dua tahun terbitnya Izin HGU PT BBS.
“PT BBS menghentikan semua aktivitas di lahan HGU seluas 1.889 Ha, masyarakat menggangap lahan tersebut terlantar dan di telantarkan karena itulah mereka mulai menguasai lahan-lahan tersebut”
“Ditahun 2005, PT. Daria Dharma Pratama (DDP) mengklaim lahan HGU PT BBS telah dialihkan kepada PT DDP dengan berbagai alasan. Diantaranya jual beli saham, izin prinsip dan lain-lain, dari sinilah munculnya konflik klaim kepemilikan lahan,” Jelas Erwin.
Sarjaya yang mewakili masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Pejuang Bumi Sejahtera (SPPBS) menjelaskan bahwa sejak munculnya konflik beberapa inisiatif dalam upaya menyelesaikan konflik telah melakukan berbagai upaya.
“Sampai DPRD Kabupaten Mukomuko membentuk Pansus tahun 2017, sampai ketua Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Bapak Arnadi Pelam menyatakan bahwa penguasaan PT DDP di atas lahan HGU terlantar PT BBS adalah illegal, sehingga PT DDP diminta menghentikan semua aktivitas PT DDP di lahan a quo.”
“Namun sayangnya sampai hari ini kami belum mendapatkan keadilan dan kepastian ha katas lahan yang kami kuasai bahkan anggota kami sering dikriminalisasi kami berharap Ombudsman Bengkulu bisa membantu kami menyelesaikan kasus yang kami anggap semakin gelap saja” Cerita Jaya
Kepala Perwakilan Ombudsman Propinsi Bengkulu, Hardi Purwanto menyampaikan bahwa Ombudsman menyadari permasalahan pertanahan adalah permasalahan yang kompleks, sehingga langkah-langkah yang dilakukan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tantangan terbesar kedepannya adalah keberpihakan dari pemerintah daerah.
“Kami telah beberapa kali menyelesaikan konflik agrarian, bersama Akar Foundation di Kabupaten Kapahiang, dan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma kasusnya mirip dengan yang di ceritakan kawan-kawan dari Serikat Petani Pejuang Bumi Sejahtera (SPPBS),”
“Ombudsman dapat membantu penyelesaian konflik ini hanya yang berkaitan dengan pihak Institusi Pemerintah Daerah karena di situlah yang menjadi ranah Ombudsman” Kata Hardi.
Selanjutnya kami akan memeriksa kelengkapan laporan ini dan akan mengkaji pihak pelapor yang paling memungkinkan untuk mempermudah tindak lanjut laporan, dan upaya pertama yang akan kami lakukan adalah mencari kejelasan dan memastikan status HGU PT BBS maupun PT DDP Tambah Hardi. (Erwin)

Tags: #ReformaAgraria
Previous Post

Narasi Juang dari Bukit Harapan

Next Post

Akar dan KOMNAS HAM sepakat untuk membuka Pos Pengaduan Pelanggran HAM di Bengkulu

Next Post

Akar dan KOMNAS HAM sepakat untuk membuka Pos Pengaduan Pelanggran HAM di Bengkulu

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

  • Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    Luncurkan CBMM, Akar Foundation Soroti Beberapa Peluang Kebijakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Melirik Kearifan Lokal Suku Rejang Jurukalang dalam Tata Kelola Hutan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pandemi Covid-19 dan Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan Bengkulu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
akar logo

Alamat: Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Nusa Indah
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225.B

Email: info@akar.or.id
Telepone: (0736) 5741738

Kedai Akar

Membeli dan mengkonsumsi kopi Akar, anda berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani hutan sekaligus membantu rehabilitas kawasan hutan.

Kunjungi Kedai Akar

Katalog Kedai Akar

Lihat Katalog

@2021 All Right Reserved – Akar Foundation

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
No Result
View All Result
  • Home
  • Program
    • GESIT
    • Pendidikan Kritis
    • TKWR
  • Publikasi
    • Berita
    • Akar Stories
    • Artikel dan Opini
    • Rilis
    • Paper
    • Riset
    • Bulletin
  • Galeri Akar
  • Kedai Akar

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this