Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, Bengkulu
Inisiasi Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme Whakatane di Kabupaten Lebong Bengkulu
Hutan Kemasyarakatan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan
Pencegahan dan Pemulihan bagi Perempuan terhadap Ancaman Kekerasan Seksual dalam Hukum Adat Rejang
Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial
Mendorong Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi; Bengkulu, Riau dan Jambi
Krisis Keamanan Subsistensi Masyarakat Desa Lunjuk, Seluma Barat, Bengkulu
Alinudin, Berjuang dan Penjaga Hutan Adat Demong Samin dan Pengakuanpun hampir di Genggaman
Pak Oyib, Menghabiskan Sisa Usianya di Tanah yang di Sengketakan
Asa di Tanah Sengketa; Hutan Lindung Bukit Daun Setelah Dua Tahun di Kelola oleh Masyarakat
Sengkuang, Terjebak pada Narasi Tanah Pemberian yang di Rampas
Supriyanti, Perempuan Tangguh dari Sengkuang; Pejuang ‘Tanah Ibu’
Jelajah Rasa Kopi “Akar” menuju Kelestarian Ekologis dan Kelestarian Budaya
Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong di Sahkan
Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria
Buletin Edisi; Petani Hutan Kemasyarakat (HKm) Perjuangan Pasca Pengakuan
Briefing Paper; Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan Hutan Adat
Hukum Adat Rejang; Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang
Catatan Kritis pada Inisiasi Hutan Adat di 5 Desa di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu
Ketika Petani Hutan Kemasyarakatan Siap Menjadi Pengelola Bisnis Kopi Bubuk Kemasan
Mengapresiasi Kemauan Politik DPRD Lebong Menyelesaikan Konflik MHA Rejang dan TNKS
Pengembangan Usaha Lima Gapoktan Hutan Kemasyarakatan di Rejang Lebong mendapat dukungan Para Pihak
Menuju Pengakuan Wilayah dan Hutan Adat; Berkelit dengan Peluang Kebijakan Berlaku
Potensi dan Konstribusi Sektor Kehutanan di Provinsi Bengkulu untuk Ekonomi dan Ekologi
Di Bengkulu, Pemberdayaan Desa dan Masyarakat untuk Kelola Hutan Lindung Masih Rendah
Penyerahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk 8 Gapoktan di Kabupaten Lebong
Perhutanan Sosial Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan dan Selesaikan Konflik
Akar Foundation dan YKS Gelar Workshop Konsultasi Publik 3 Propinsi
Upaya Memperoleh Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kawasan TNKS
Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang harus Mengakhiri
Konsolidasi Inisiatif Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau di Propinsi Bengkulu
Kertas Posisi Opsi Pendanaan lain dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Bengkulu
Penyimpangan dan Pelangaran Hak Azas Masyarakat lokal/adat di Bengkulu
Menuju Pengakuan Wilayah dan Hutan Adat; Berkelit dengan Peluang Kebijakan Berlaku
Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintahan Propinsi Bengkulu dengan Akar dan HuMA
Membaca Logika Desentralisasi, Resolusi Konflik dan Pemberdayaan melalui UU Desa
Gubernur: UU Desa, Instrumen Negara Memutarbalikan Konsep Kesejahteraan
Belajar dari Pengelolaan Hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Mencari Rasa Keadilan, Pluralisme atau Sentralisme Hukumkah?