Erwin Basrin
Pada tahun 2013, seseorang merekam sebuah kejadian di hutan Sungai Putri, Kalimantan Barat. Dalam rekaman itu, seekor orangutan memanjat sebuah buldoser yang sedang merobohkan pohon. Ia memukul dan mendorong mesin itu, sendirian. Buldoser tersebut sedang menghancurkan rumahnya. Lima tahun kemudian, sebuah organisasi penyelamat satwa merilis video itu ke publik. Orangutan tersebut akhirnya diselamatkan. Namun hutan yang menjadi tempat hidup ribuan makhluk lain, termasuk masyarakat adat, terus dibabat sampai hari ini.
Kejadian semacam itu bukan kebetulan. Hutan ditebang karena lahan bekasnya bisa diubah menjadi perkebunan penghasil komoditas. Komoditas itu lalu mengalir ke seluruh dunia. Pola yang sama mengubah hutan Amazon menjadi peternakan sapi dan kebun kedelai. Pola yang sama juga memicu kebakaran hutan setiap tahun di banyak benua. Di Australia, pada musim panas 2019 sampai 2020, lebih dari dua puluh empat juta hektare semak terbakar. Sekitar tiga miliar hewan mati.
Lalu ada cerita lain yang jarang kita kaitkan. Saat pandemi Covid-19, banyak pekerja rumah potong hewan di Amerika Serikat jatuh sakit dan meninggal. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja imigran, kulit hitam, dan warga miskin. Mereka bekerja di ruang sempit dan tidak higienis untuk menyembelih babi, ayam, dan sapi secepat mungkin. Hewan-hewan itu disiksa, manusia-manusia itu juga jadi korban. Ketidakadilan terhadap hewan dan ketidakadilan terhadap manusia ternyata terjadi di tempat yang sama, oleh sistem yang sama.
Dari kumpulan kejadian inilah lahir sebuah gagasan yang sedang berkembang di kalangan akademisi dan aktivis. Namanya keadilan multispesies, atau dalam bahasa Inggris multispecies justice. Ada banyak peneliti dari Australia dan Selandia Baru menuliskannya dalam sebuah kajian. Mereka mengajak kita memikirkan ulang satu pertanyaan tua: keadilan itu sebenarnya untuk siapa?
Selama ini, hampir semua teori keadilan menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek. Sungai, hutan, hewan, tanah, dan udara dianggap sebagai latar belakang. Mereka dipakai, diukur nilainya, lalu dieksploitasi. Keadilan multispesies menolak cara pandang ini. Ia berangkat dari satu anggapan dasar: keadilan tidak hanya milik manusia. Keadilan juga milik semua makhluk dan benda lain di Bumi, serta hubungan-hubungan yang membuat mereka bisa hidup dan berkembang.
Gagasan ini muncul karena kita sedang menghadapi banyak krisis sekaligus. Banyak penulis menyebutnya polikrisis. Krisis iklim, kepunahan massal, penggundulan hutan, pengasaman laut, hancurnya budaya masyarakat adat, dan ketimpangan sosial terjadi bersamaan dan saling memperparah. Menurut keadilan multispesies, teori keadilan yang lama tidak sanggup menjawab krisis ini. Lebih dari itu, teori-teori lama justru ikut menyebabkannya. Mereka memberi alasan bagi manusia untuk memisahkan diri dari alam dan menguasainya.
Keadilan multispesies bertumpu pada tiga pemikiran utama. Ketiganya membalik kebiasaan berpikir yang sudah lama kita anggap wajar.
Pertama, hubungan lebih dulu, bukan individu. Cara pandang biasa memulai segalanya dari individu yang terpisah-pisah. Keadilan multispesies memulainya dari hubungan. Tidak ada makhluk yang bisa hidup sendirian. Seekor lebah, sebatang pohon, dan tanah tempat pohon itu tumbuh saling bergantung. Manusia pun begitu. Kita perlu menghirup udara bersih, minum air bersih, dan makan dari tanah yang sehat. Maka keadilan tidak bisa hanya mengurus kepentingan satu makhluk seolah ia berdiri sendiri. Ia harus mengurus jaringan hubungan yang membuat semua makhluk bisa berfungsi.
Kedua, manusia bukan ukuran segala sesuatu. Banyak teori keadilan hanya mau memasukkan makhluk lain jika makhluk itu mirip manusia. Misalnya, hewan dianggap layak dilindungi karena bisa merasakan sakit seperti kita. Keadilan multispesies menolak cara ini. Ia tidak menjadikan manusia sebagai contoh ideal yang dipakai untuk menilai makhluk lain. Setiap makhluk punya cara hidupnya sendiri. Cara itu tidak harus diukur dengan ukuran manusia.
Ketiga, berbagai ketidakadilan saling terhubung. Penindasan terhadap alam tidak terpisah dari penindasan terhadap manusia. Rasisme, kolonialisme, dan diskriminasi gender memakai pola yang sama dengan eksploitasi alam. Pola itu membagi dunia menjadi yang unggul dan yang rendah, lalu memberi izin untuk menguasai yang dianggap rendah. Karena itu, menurut keadilan multispesies, kekerasan terhadap alam tidak bisa dilawan tanpa melawan rasisme dan kolonialisme. Begitu pula sebaliknya.
Istilah multispesies sebenarnya tidak sempurna. Kata spesies berasal dari sistem penggolongan makhluk hidup yang membagi dunia menjadi kotak-kotak dan menyusunnya secara bertingkat. Sistem itulah yang dulu dipakai untuk menempatkan manusia di puncak dan makhluk lain di bawahnya. Banyak penulis sadar akan masalah ini. Mereka tetap memakai istilah multispesies karena kata itu sudah dikenal luas dan punya daya dorong. Mengganti istilah baru justru bisa memperlambat perubahan cara berpikir yang sedang tumbuh.
Yang penting adalah cakupannya. Dalam keadilan multispesies, kata multispesies tidak hanya berarti hewan. Ia mencakup tumbuhan, jamur, mikroba, sampai benda yang dianggap tak hidup seperti gunung, sungai, dan mineral. Untuk menyebut keseluruhan ini, para penulis tentang multispesies memilih istilah yang lebih luas: lebih dari sekadar manusia, atau dalam bahasa Inggris more-than-human. Istilah ini memasukkan manusia juga, sebab manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan, bukan penonton dari luar. Ketika ingin menunjuk semua makhluk kecuali manusia, mereka memakai istilah Earth others, yaitu sesama penghuni Bumi yang lain.
Satu hal perlu ditegaskan. Keadilan tetap menjadi tanggung jawab manusia. Sungai tidak bisa diseret ke pengadilan. Hutan tidak bisa membuat undang-undang. Manusialah yang punya kewajiban menata ulang aturan main. Bedanya, kini manusia bukan lagi satu-satunya yang harus dipikirkan.
Pertanyaan berikutnya jelas. Bagaimana cara melibatkan makhluk lain dalam keputusan, jika mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa kita? Di sinilah kebanyakan orang berhenti dan menyerah. Mereka bilang itu mustahil.
Banyak penulis tentang multispesies tidak setuju. Mereka menunjukkan bahwa anggapan mustahil itu sendiri menyimpan bias. Selama ini, syarat untuk ikut dalam politik adalah kemampuan berbicara seperti manusia. Aristoteles berpendapat begitu. Filsuf John Rawls juga menganggap hewan tidak bisa menjadi bagian dari sistem keadilan karena tidak bisa membuat kesepakatan. Tetapi siapa yang menetapkan bahwa hanya bahasa manusia yang sah? Riset terbaru menunjukkan banyak makhluk lain punya cara berkomunikasi yang rumit. Semakin kita pelajari, semakin lemah klaim bahwa manusia istimewa dalam hal berkomunikasi.
Ada juga satu prinsip sederhana yang sering dilupakan. Siapa pun yang terkena dampak sebuah keputusan seharusnya ikut menentukan keputusan itu. Hewan, tumbuhan, dan ekosistem jelas terkena dampak keputusan manusia. Tetapi mereka tidak pernah diberi suara. Menurut keadilan multispesies, pengecualian ini adalah ketidakadilan yang paling mendasar.
Kuncinya ada pada istilah yang mereka sebut refleksivitas ekologis. Maksudnya begini. Institusi modern dibangun seolah mereka berada di mana saja sekaligus tidak di mana-mana. Mereka merusak satu tempat tanpa benar-benar memikirkan tempat itu. Refleksivitas ekologis adalah kebalikannya. Ia menuntut setiap keputusan dibuat dengan menyadari dampaknya pada tempat tertentu, pada makhluk tertentu, dan pada hubungan yang ada di sana. Peran manusia bukan berbicara mewakili alam, melainkan belajar mendengarkan apa yang alam sampaikan, lalu menerjemahkannya dengan jujur.
Gagasan ini terdengar muluk. Tetapi sebagian sudah dipraktikkan. Banyak penulis menulis dan mengumpulkan contoh-contoh nyata, dari yang kecil dan sederhana sampai yang ambisius.
Suaka hewan VINE di Vermont, Amerika Serikat. Tempat ini mengelola ratusan hewan ternak yang diselamatkan. Yang membedakannya, para pengelola membuat keputusan penting dengan berdiri di tengah kandang, dikelilingi hewan-hewan itu. Mereka berusaha tidak memperlakukan hewan sebagai angka di atas kertas. Hewan-hewan di sana ikut menentukan dengan siapa dan di mana mereka tinggal. Manusia bertugas memperhatikan pilihan itu dan menanggapinya. Aturan sosial pun dirundingkan bersama, bukan dipaksakan dari atas.
Eksperimen seni. Di Norwegia, sebuah acara seni bernama Parlemen Spesies mengajak peserta manusia mendatangi sebuah lokasi, memilih satu makhluk lain di sana, lalu mencoba menyuarakan kebutuhannya. Di Eropa, pertunjukan G5 Interspecies menampilkan wakil hewan, tumbuhan, mineral, dan teknologi di atas panggung, meniru pertemuan tingkat tinggi antarnegara. Di Prancis, sebuah proyek besar mencoba membayangkan parlemen untuk Sungai Loire dan seluruh makhluk yang bergantung padanya. Tidak ada yang mengklaim bisa benar-benar mewakili makhluk lain dengan tepat. Tujuannya membuat manusia sadar bahwa sudut pandang mereka terbatas.
Taman bermain penuh mikroba di Finlandia. Selama puluhan tahun, manusia berusaha membasmi kuman demi melindungi anak-anak. Halaman bermain dilapisi beton, permukaan disterilkan, antibiotik dipakai luas. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kuman jahat berkurang, tetapi kuman baik di tubuh anak juga ikut hilang. Daya tahan tubuh anak melemah. Alergi makanan justru meningkat. Maka para peneliti mencoba hal sebaliknya. Mereka memasukkan tanah hutan, gambut, dan tanaman ke halaman sekolah. Anak-anak berguling dan bermain di atasnya. Dalam waktu singkat, keragaman mikroba di kulit dan usus mereka meningkat. Daya tahan tubuh membaik, kualitas tidur pun lebih baik. Ini contoh nyata bahwa melindungi hubungan, bukan memutusnya, justru membuat semua pihak lebih sehat.
Sistem pangan berkelanjutan. Pertanian industri sering mensterilkan tanah dan mengabaikan aliran zat gizi dari tanah ke tanaman lalu ke tubuh manusia. Sebagai jawaban, muncul gerakan pasar tani, pertanian yang ditopang komunitas, dan jaringan pangan lokal. Orang-orang ini ingin terhubung kembali dengan tanah, musim, dan aliran ekologi. Mereka percaya tindakan langsung, seperti mengotori tangan dengan tanah, bisa membawa perubahan ketika lobi dan kebijakan gagal.
Kota untuk banyak spesies. Kota dibangun oleh dan untuk manusia saja. Tanah ditutup aspal, air disembunyikan dalam pipa, hewan yang dianggap pengganggu diusir. New Orleans menjadi contoh peringatan. Kota itu dulu dilindungi rawa dan pohon cemara dari banjir. Setelah alamnya dijinakkan, badai Katrina datang dan kerusakan jadi jauh lebih parah. Sebagian perencana kini mulai membayangkan kota yang menampung banyak makhluk, bukan mengusirnya.
Para penulis multispesies jujur soal batasnya. Tindakan kecil di tingkat lokal layak dipuji, tetapi tidak cukup untuk menjawab krisis sebesar ini. Karena itu mereka melanjutkan ke ranah yang lebih luas: hukum dan institusi global.
Dua puluh tahun terakhir membawa banyak terobosan di bidang hukum. Yang paling menonjol adalah gerakan Hak-Hak Alam, atau Rights of Nature. Ide dasarnya: alam tidak hanya menjadi objek yang dilindungi, tetapi bisa menjadi subjek hukum yang punya hak dan bisa diwakili di pengadilan.
Akarnya bisa dilacak sampai 1972, ketika seorang profesor hukum Amerika menulis artikel berjudul Should Trees Have Standing? Ia bertanya, bisakah pohon punya kedudukan di pengadilan? Saat itu gagasan ini terdengar aneh. Kini ia mulai menjadi kenyataan di banyak negara. Sungai Atrato di Kolombia diakui punya hak pada 2016. Sungai Gangga dan Yamuna di India diakui sebagai makhluk hidup pada 2017. Di Selandia Baru, sebuah undang-undang memberi status hukum kepada Sungai Whanganui dan kawasan Te Urewera, yang sebelumnya berstatus taman nasional. Pengakuan ini selaras dengan pandangan masyarakat Maori dan menjadi bentuk pemulihan atas perampasan tanah di masa kolonial.
Salah satu kasus yang menarik datang dari masyarakat adat Ojibwe di Minnesota. Pada 2021, mereka mengajukan gugatan atas nama manoomin, yaitu padi liar yang penting secara budaya dan rohani bagi mereka. Padi itu terancam oleh rencana sebuah perusahaan mengambil air besar-besaran untuk pembangunan pipa minyak. Gugatan itu akhirnya ditolak karena alasan batas wilayah hukum. Tetapi ini menjadi kasus Hak-Hak Alam pertama yang diajukan di pengadilan suku di Amerika Serikat. Banyak kasus serupa diperkirakan akan menyusul.
Ekuador melangkah lebih jauh. Pada 2008, negara itu mencantumkan Hak-Hak Alam langsung dalam konstitusinya. Pada 2021, Mahkamah Konstitusi Ekuador memenangkan Hak-Hak Alam dalam kasus hutan Los Cedros. Putusan itu melarang pertambangan di hutan yang sangat kaya keanekaragaman hayati dan membatalkan izin yang sudah ada. Dua tahun kemudian, lewat referendum nasional, rakyat Ekuador memilih melarang pengeboran minyak di Taman Nasional Yasuni, salah satu tempat paling kaya hayati di dunia. Ini langkah berani bagi negara yang lama bergantung pada ekspor minyak.
Selain di pengadilan resmi, muncul juga eksperimen yang lebih bebas. Proyek Wild Law Judgment mengajak para ahli menulis ulang putusan pengadilan dari sudut pandang makhluk lain. Dalam satu putusan khayalan, penyu hijau menggugat pemerintah karena menghancurkan habitatnya di Great Barrier Reef. Ada pula Pengadilan Hak-Hak Alam, sebuah forum yang tidak punya kekuatan hukum mengikat, tetapi bisa memengaruhi pembaruan hukum. Forum-forum ini membuat hal yang dulu tak terpikirkan menjadi mungkin dibayangkan.
Tetapi jalan ini tidak mulus. Banyak undang-undang lingkungan justru memberi izin merusak. Di Australia, ada aturan yang dijuluki izin untuk membunuh, yang membolehkan perusakan habitat spesies terancam lewat skema jual beli kredit keanekaragaman hayati. Di saat yang sama, aktivis lingkungan yang memblokir jalan bisa diancam hukuman penjara berat. Hukum sering lebih melindungi lalu lintas kendaraan daripada habitat makhluk yang terancam punah.
Pada tingkat global, ceritanya lebih pahit. Perjanjian demi perjanjian internasional gagal mencapai tujuannya. Konvensi Iklim PBB disepakati pada 1992, persis ketika Bumi melewati batas aman karbon dioksida. Separuh dari kelebihan karbon di atmosfer justru dilepas setelah konvensi itu ada. Perjanjian Paris 2015, yang seharusnya menyelamatkan keadaan, sampai sekarang belum berhasil menurunkan emisi global. Badan ilmiah konvensi keanekaragaman hayati bahkan memperingatkan pada 2019 bahwa satu juta spesies terancam punah.
Menurut banyak penulis tentang multispesies, ada satu kegagalan yang lebih dalam dari sekadar tarik ulur kepentingan negara dan lobi perusahaan. Forum-forum ini dirancang hanya untuk manusia. Suara dan nasib makhluk lain serta masyarakat adat yang paling dekat dengan alam tidak punya tempat di sana.
Mereka juga mengangkat konsep batas planet, atau planetary boundaries. Sekelompok ilmuwan menetapkan sembilan proses penting yang menjaga Bumi tetap stabil, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pengasaman laut. Setiap proses punya batas aman. Hasil penelitian terbaru menunjukkan enam dari sembilan batas itu sudah dilewati, sebagian jauh terlampaui. Satu dari 8,7 juta spesies di Bumi, yaitu manusia, kini menjalankan miliaran proses yang mendorong seluruh planet melewati batasnya.
Dari sini, para penulis multispesies menawarkan beberapa usulan yang lebih berani. Kejahatan ekosida. Yaitu kejahatan internasional baru untuk menghukum perusakan ekosistem yang paling parah, setara dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sudah ada kampanye untuk memasukkannya ke dalam hukum pidana internasional, meski rumusannya masih diperdebatkan.
Komisaris Tinggi untuk Biosfer. Sebuah jabatan baru di PBB yang khusus mengurus kepentingan biosfer dan makhluk lain, serupa dengan komisaris tinggi untuk hak asasi manusia atau pengungsi.
Majelis Ekoregion dan Dewan Sistem Bumi. Para penulis mengusulkan lima belas majelis yang dibentuk berdasarkan wilayah ekologi besar di Bumi, bukan berdasarkan batas negara. Di dalamnya duduk wakil pemerintah, wakil masyarakat adat, dan wakil yang khusus menyuarakan kepentingan makhluk lain. Di tingkat tertinggi, ada Dewan Sistem Bumi yang berperan menjaga ekologi global, seperti Dewan Keamanan menjaga perdamaian.
Usulan ini terdengar seperti khayalan. Tetapi para penulis multispesies menunjukkan satu contoh nyata. Sebuah proyek bernama Koridor Andes-Amazon-Atlantik diusulkan membentang dari Ekuador sampai Brasil, melintasi ratusan kawasan lindung dan ribuan wilayah adat. Proyek ini sudah didukung 400 kelompok masyarakat adat dan sembilan negara Amazon. Idenya berakar pada cerita asal-usul masyarakat adat dan mengajak berbagai sistem pengetahuan duduk bersama.
Di bagian akhir, para penulis multispesies kembali ke satu titik. Keadilan tidak pernah datang dengan sendirinya. Martin Luther King Jr. pernah berkata bahwa lengkung sejarah moral menuju keadilan. Mereka sedikit mengoreksinya. Lengkung itu tidak melengkung sendiri. Ia dilengkungkan oleh mereka yang mengalami ketidakadilan dan menuntut perubahan. Frederick Douglass jauh sebelumnya sudah berkata, kekuasaan tidak pernah memberi apa pun tanpa tuntutan.
Lalu bagaimana dengan makhluk lain yang tidak bisa menuntut? Mereka (para penulis multispesies) punya jawaban yang menggugah. Bencana yang terjadi sekarang, menurut mereka, adalah cara makhluk lain menyuarakan penderitaannya. Banjir, kebakaran, kepunahan, dan pandemi adalah pesan. Masalahnya bukan tidak ada protes. Masalahnya, institusi yang menyebabkan kerusakan justru dirancang untuk menutup telinga dari pesan itu. Dan banyak manusia sudah terbiasa tidak peka terhadap apa yang alam sampaikan.
Bagi banyak budaya, terutama masyarakat adat, cara hidup yang menghormati hubungan dengan semua makhluk sudah berjalan ribuan tahun. Budaya Aborigin Australia, misalnya, sudah menjalaninya selama lebih dari enam puluh lima ribu tahun. Yang baru hanyalah upaya membawanya ke dalam pemikiran dan institusi modern. Di sana, gagasan ini masih dianggap eksperimen. Padahal, menurut mereka, gagasan inilah yang justru paling masuk akal untuk dunia yang sedang menghadapi krisis iklim.
Keadilan multispesies bukan daftar aturan baku yang harus dipatuhi di mana saja. Ia lebih seperti undangan untuk berpikir ulang. Undangan untuk melihat manusia sebagai bagian dari Bumi, bukan penguasa yang berdiri di luarnya. Kisah orangutan yang melawan buldoser di awal tadi bukan sekadar berita sedih. Ia adalah pengingat bahwa rumah kita adalah rumah bersama. Dan keadilan, jika ingin punya arti, harus cukup luas untuk semua yang tinggal di dalamnya.