Erwin Basrin
Bayangkan kamu tinggal di hutan Amazon. Kamu dan komunitas kamu sudah menjaga hutan itu selama ratusan tahun. Tiba-tiba, pemerintah datang. Mereka membangun rumah baru untukmu. Rumah yang bagus. Sekolah modern. Air bersih. Semua gratis.
Kedengarannya bagus, bukan?
Tapi ada syaratnya. Kamu harus setuju dengan pengeboran minyak di tanahmu.
Inilah yang terjadi pada komunitas Cofán di Ekuador. Dan kisah mereka mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kekuasaan bekerja secara diam-diam.
Pada tahun 2008, Ekuador melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menulis konstitusi baru. Konstitusi itu mengakui Hak-Hak Alam (Rights of Nature). Artinya, hutan, sungai, dan ekosistem punya hak hukum untuk dilindungi. Bukan hanya manusia.
Dunia kagum. Para aktivis lingkungan merayakannya. Ini adalah pertama kali di dunia sebuah negara memasukkan hak alam ke dalam konstitusinya.
Tapi ada paradoks besar di sini.
Pemerintah yang sama menulis konstitusi itu. Pemerintah yang sama juga aktif mengebor minyak di hutan Amazon. Pemerintah yang sama menekan komunitas adat agar menerima ekspansi industri minyak di tanah mereka.
Carolina Valladares dan Rutgerd Boelens, dua peneliti dari Universitas Amsterdam, menyelidiki paradoks ini. Mereka menghabiskan waktu di komunitas Cofán Dureno, mewawancarai warga, pemimpin, aktivis, dan politisi. Hasilnya terbit di jurnal Environmental Politics pada 2017.
Apa yang mereka temukan mengejutkan.
Pemerintah Ekuador membangun apa yang mereka sebut Millennium Communities atau Komunitas Milenium. Di Cofán Dureno, mereka membangun 108 rumah modern, sekolah canggih, sistem air bersih, dan pelabuhan kecil.
Kedengarannya seperti program pembangunan yang baik.
Tapi perhatikan detailnya.
Sekolah-sekolah lokal yang selama ini menjadi pusat kehidupan komunitas ditutup. Semua anak harus bersekolah di satu tempat. Warga dari lima pusat komunitas yang berbeda dipindahkan ke satu lokasi terpusat.
Mereka tidak boleh berkebun di dekat rumah baru. Tidak boleh memelihara hewan. Komunitas lain yang sudah lebih dulu mendapat program serupa menyatakan mereka bosan karena tidak ada yang bisa dikerjakan.
Ini bukan pembangunan. Ini adalah rekayasa sosial.
Komunitas yang awalnya tersebar dan punya otonomi sendiri, dipaksa berkumpul di satu titik. Lebih mudah diawasi. Lebih mudah dikontrol. Lebih mudah ditekan untuk menerima pengeboran minyak.
Para peneliti menyebut ini sebagai “communities of convenience” atau komunitas yang dibentuk demi kepentingan pemerintah, bukan kepentingan warga.
Valladares dan Boelens menggunakan konsep dari filsuf Prancis Michel Foucault yang disebut governmentality. Istilah ini terdengar rumit, tapi artinya sederhana: bagaimana pemerintah membuat rakyat mau mengatur diri sendiri sesuai keinginan pemerintah, tanpa perlu dipaksa secara langsung.
Caranya macam-macam.
Radio komunitas Cofán yang dibiayai pemerintah wajib menyiarkan pidato presiden setiap Sabtu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Cofán. Artinya, ideologi pemerintah masuk langsung ke telinga warga dalam bahasa ibu mereka sendiri.
Pemimpin komunitas yang setuju dengan proyek minyak mendapat akses ke dana kompensasi. Mereka yang menolak disingkirkan dari meja negosiasi.
Seorang warga bernama Julián bercerita dengan pahit: “Mereka yang tidak setuju dengan proyek minyak harus menunggu paling akhir untuk mendapat dana.”
Pola ini persis seperti yang terjadi di tingkat nasional. Presiden Correa pernah berkata terang-terangan: “Saya tidak akan memberikan satu sen pun kepada pemerintah daerah yang menolak pengeboran minyak dan pertambangan.”
Apa yang terjadi di tingkat nasional, direplikasi di tingkat komunitas. Pemimpin lokal berbicara dengan cara yang hampir sama dengan presiden. Mereka mengklaim bahwa polusi bukan disebabkan minyak, tapi oleh permukiman manusia. Mereka menyebut diri sebagai pecinta lingkungan yang realistis.
Seorang pemimpin komunitas bahkan mengakui bahwa putrinya menderita tumor otak yang diduga akibat polusi minyak. Tapi ia tetap mendukung ekspansi pengeboran. Katanya: “Amazon sudah tercemar, jadi apa bedanya?”
Ini bukan sikap wajar. Ini adalah tanda bahwa seseorang sudah kehilangan bayangan tentang kemungkinan lain.
Inilah bagian paling ironis dari cerita ini.
Konstitusi 2008 Ekuador mengakui Hak-Hak Alam. Tapi dalam praktik, pemerintah yang sama menggunakan retorika Pachamama (Ibu Bumi) untuk membenarkan penambangan skala besar. Argumennya: pendapatan dari tambang dibutuhkan untuk membiayai konservasi alam.
Sesat logika? Tentu saja.
Pemerintah juga menyatakan pengeboran minyak di Taman Nasional Yasuní sebagai kepentingan nasional. Presiden Correa berkata bahwa “kesalahan terbesar adalah menundukkan Hak Asasi Manusia di bawah Hak Alam yang palsu itu.”
Dua tahun kemudian, di depan Paus, ia membanggakan bahwa konstitusi Ekuador adalah yang pertama di dunia mengakui Hak Alam.
Tidak ada konsistensi. Hak Alam dipakai saat menguntungkan, dan diabaikan saat menghalangi proyek strategis.
Hingga awal 2017, tidak ada satu pun gugatan hukum berbasis Hak Alam yang dimenangkan oleh komunitas yang terdampak pengeboran minyak.
Valladares dan Boelens tidak berhenti di sini. Mereka melihat secercah harapan.
Hak-Hak Alam, meski gagal secara legal di Ekuador, punya nilai lain. Nilai itu terletak pada apa yang para peneliti sebut sebagai epistemic pact, atau kesepakatan pengetahuan antara masyarakat adat dan non-adat.
Artinya begini.
Selama ini, gerakan lingkungan sering terpecah. Kelompok adat membela alam karena alam adalah bagian dari identitas dan spiritualitas mereka. Kelompok non-adat membela alam karena alasan ilmiah atau estetika. Keduanya tidak selalu bicara dalam bahasa yang sama.
Hak-Hak Alam bisa menjadi titik temu. Sebuah bahasa bersama yang menjembatani dua dunia itu. Bukan untuk menyamakan semua perbedaan, tapi untuk bergerak bersama menghadapi ancaman yang sama: industri ekstraktif yang tidak peduli pada kehidupan manusia maupun alam.
Nina Pacari, tokoh gerakan adat dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Ekuador, menyebut dukungan gerakan adat terhadap Hak Alam sebagai “pakta epistemik.” Mereka tidak menyusun aturan itu. Tapi mereka mendukungnya sebagai alat perjuangan bersama.
Kisah Cofán Dureno bukan hanya tentang Ekuador. Polanya familiar.
Di banyak negara berkembang, pola yang sama berulang. Komunitas adat di wilayah kaya sumber alam menghadapi tekanan serupa. Kompensasi diberikan. Infrastruktur dibangun. Pemimpin lokal didekati. Mereka yang menolak dikucilkan. Konflik dipecah dari dalam.
Dan sering kali, semua itu dibungkus dalam bahasa yang terdengar baik: pembangunan, kesejahteraan, kemajuan, pengentasan kemiskinan.
Yang perlu kita tanyakan adalah: siapa yang mendefinisikan kemajuan itu? Untuk siapa kemajuan itu berlaku? Dan apa yang harus dikorbankan untuk mencapainya?
Buku teks hukum mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi sebuah negara. Tapi kenyataan di lapangan sering berbeda. Kata-kata di atas kertas bisa dipelintir, dikerdilkan, atau diabaikan oleh mereka yang pegang kendali.
Komunitas Cofán mengajarkan kita bahwa perlawanan tidak selalu soal menang di pengadilan. Kadang perlawanan itu tentang mempertahankan ingatan, bahasa, dan cara pandang terhadap dunia.
Selama ada orang yang ingat bahwa minyak adalah darah bumi, bukan sekadar komoditas, maka perjuangan itu belum selesai.